Bangun sinergitas : DP3AKB Provinsi Jawa Barat Adakan Rapat Koordinasi

VOCALOKA.COM, Bandung- Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat mengadakan rapat koordinasi pada kamis (21/09/2023) di Gedung Sekoper Cinta, Kota Bandung. Rapat ini mengusung tema "Sinergitas Program Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Jawa Barat."

Dalam sambutannya, Kepala DP3AKB, Sisca Gerfianti menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakannya rapat koordinasi ini yakni menyatukan program kerja kabupaten/kota agar dapat berkorelasi dengan program kerja DP3AKB Provinsi Jawa Barat.

"Banyak agenda akan dilaksanakan. Perlu disusun bersama, supaya di akhir tahun semua kegiatan dapat terlaksana dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya," Ujar Sisca Gerfianti.

Pada pemaparannya, ditampilkan data permasalahan spesifik Perempuan dan anak di jawa barat. Kasus perkawinan anak mengalami penurunan dari 6.794 (2021) menjadi 5.523 (2022).  Angka kematian bayi dari 26 (2021) menjadi 13 (2022) per 1000 kelahiran. Prevensiasi stunting dari 24,5% (2021) menjadi 20,2% (2022).

"Kami mengajak kembali gebyar stunting, targetnya bisa turun sampai 14% pada tahun 2024, kita sudah bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional untuk berbagi protein kepada Dinas DKPP kabupaten / kota yang ada di Jawa Barat," Ujar Sisca.

Sementara itu, untuk kasus perceraian mengalami kenaikan dari 89.349 (2021) menjadi 98.930 (2022). Begitu pula Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari 1.766 (2021) menjadi 2.001 (2022).

 "penyebab dari naiknya kasus penceraian ini adalah masalah ekonomi, perselisihan dan pertikaian yang terus menerus," ucap Siska Gerfianti.

"Saat ini perempuan sudah berani speak up, sehingga saat sedang terjadi pertikaian, kemudian perempuan nya berani speak up dan terjadilah KDRT," tambahnya. 

Namun, hal ini tetap menjadi PR bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat untuk menurunkan kasus perceraian dan KDRT.

Sejauh ini DP3AKB Provinsi Jawa Barat sudah memiliki program Sekolah Perempuan Capai Mimpi dan Cita-cita ( SEKOPER CINTA), sebagai sebuah bentuk upaya untuk mewujudkan kesetaraan peran, akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki di semua bidang.

Angka kematian ibu mengalami kenaikan, dari 147,61 (2021) menjadi 187 (2022) per 100.000 kelahiran ibu. "Setelah di cek, ada penurunan angka antenatal care (ANC) pada saat pandemi" ucap Siska Gerfianti,

"maka kami dorong kembali melalui BKKBN dan dinas-dinas Keluarga Berencana (KB) untuk dorong kembali ANC, supaya angka kematian ibu bisa diturunkan kembali" tambahnya

Acara dihadiri oleh instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana (DPPKB) yang tersebar di Jawa Barat. 

Terdapat sesi penyampaian materi analisis kebijakan ahli muda oleh Ghani Hakim Ramdhani, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)  Provinsi Jawa Barat 2025-2045 oleh Eki Muntakillah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Rapat koordinasi diakhiri dengan kegiatan diskusi yang disampaikan oleh Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA),  Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP), Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga (PKK), dan UPTD PPA. 

Reporter: Muhammad Hilman Abdurrahman 

DP3AKB Provinsi Jawa Barat: Perempuan Jangan Jadi Kelompok Tertinggal dalam Pembangunan

VOKALOKA.COM, Bandung – Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat mengadakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Gedung Sekoper Cinta, Kota Bandung pada Rabu (04/10/2023). Acara ini dihadiri oleh seluruh perangkat daerah dan kepala dinas Provinsi Jawa Barat. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid, sebagian peserta hadir melalui zoom meeting.

Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Ari Antari, menyampaikan bahwa tujuan utama dari monitoring dan evaluasi ini untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan membangun komitmen antar perangkat daerah dan lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Tujuan khusus dari kegiatan ini menurut Ari yaitu untuk memberikan pemahaman kepada perangkat daerah dan lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Barat, dinas pemangku kabupaten/kota terkait pengisian RKR tahun 2023.

Kepala DP3AKB, Sisca Gerfianti, dalam sambutannya menyampaikan catatan tentang pelayanan publik yang harus perempuan dan anak.

 

"Pelayanan publik masih ada diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Kami ucapkan hatur nuhun, kepada Bapak/Ibu yang di kantornya sudah menyediakan satu ruang untuk laktasi," ujarnya.

Ruang Laktasi menurut Sisca dibutuhkan karena perempuan dan anak memiliki kebutuhan yang spesifik sehingga perlu perhatian lebih dari pemerintah dengan menyediakan ruang khusus untuk perempuan dan anak.

Materi tentang peningkatan peran kelompok kerja pengarusutamaan gender di Provinsi Jawa Barat disampaikan oleh Reny Wely Indra, JFP Ahli Madya Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BPPD Provinsi Jawa Barat. Dasar hukum dalam percepatan Pengarusutamaan Gender menurut Reny antara lain UU NO.25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan dan pembangunan nasional, UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Perpres No.18 TAHUN 2020 tentang RPJMN 2020-2024, Peraturan Gubernur Jawa Barat No.45 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

 

"Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa setiap dinas harus memberikan perhatian dalam pengaturan utamaan gender," ungkap Reny.

Adapun mengenai strategi pengarusutamaan gender (PUG) di Daerah disampaikan oleh Antik Bintari, dosen FISIP Unpad dan peneliti pada Pusat Riset Gender dan Anak Universitas Padjadjaran. Menurut Antik tujuan pengarusutamaan gender adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program  pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

"Diperlukan usaha mengakomodasikan kepentingan perempuan, agar perempuan tidak menjadi kelompok yang tertinggal dalam pembangunan. Hal ini sesuai dengan point SDGs "no one left behind," jelas Antik.

Maka dari itu Antik menyampaikan bahwa melibatkan perempuan dalam semua tahap pembangunan itu penting mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi pembangunan. 

 

"Perempuan berdaya, keluarga berdaya, masyarakat berdaya, Jawa Barat juara, Indonesia maju," pungkas Antik Bintari.

Reporter: Muhammad Hilman Abdurrahman