Vokaloka.com - Krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dampaknya semakin menguat. Bagi masyarakat, partai politik tidak berdampak positif untuk perbaikan kehidupan bangsa dan negara, justru merusak tatanan hukum negara dan demokrasi serta menciptakan kondisi politik yang tidak beraturan dan melanggar hukum.
Masyarakat mengaku tidak percaya terhadap kinerja dan integritas partai politik. Krisis kepercayaan ini dilatar belakangi adanya kinerja buruk partai politik yang ditunjukkan melalui banyaknya kader partai politik yang terlibat kasus korupsi, kader partai tidak berpihak kepada rakyat dan melakukan tindakan amoral seperti pelecehan seksual dan kekerasan fisik serta berprilaku semena mena.
Kinerja buruk kader partai membuat masyarakat menjadi pesimis terhadap partai politik sebagai pondasi demokrasi Negara. Sejatinya kader partai politik harusnya mampu menjaga nilai-nilai demokrasi kapanpun dan dimanapun terutama dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat. Nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, keamanan, ketertiban, dan taat hukum harus dijadikan sebagai pedoman dalam bersikap dan menentukan kebijakan publik.
Partai politik tidak menjadikan nilai-nilai demokrasi sebagai landasan atau pedoman dalam berpolitik, justru yang dikedepankan adalah kepentingan politik masing-masing yang berorientasi pada kesejahteraan pribadi kader dan institusi partai politik sehingga kebijakan publik tidak berpihak kepada masyarakat.
Kebijakan kenaikkan harga BBM bersubsidi, misalnya, adalah cermin dari sikap kader partai politik yang tidak menjadikan nilai-nilai demokrasi sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan. Mestinya, kader partai politik terutama DPR RI harus menolak kebijakan tersebut karena mayoritas masyarakat kecil terutama nelayan, petani, dan buruh tidak menginginkan adanya kebijakan kenaikkan harga BBM bersudsidi.
M. Fikri Muzhaffar/Vokaloka
No comments
Post a Comment